Kerajaan Muna diperkirakan telah berdiri kokoh sejak abad ke-14 di Sulawesi Tenggara. Bermula dari kepemimpinan karismatik para Sugi, sistem ini tumbuh menjadi institusi yang lebih kompleks seiring dengan pengaruh Hindu dan Islam yang masuk.

Transmisi gelar dari Sangia ke Omputo menandai pergeseran legitimasi dari kekuatan personal murni menuju pengakuan kolektif sebagai wakil ilahi. Kerajaan ini bukan sekadar entitas kekuasaan, melainkan sebuah ekosistem budaya yang menyatukan aspek militer, hukum, dan agama secara harmonis.

Struktur pemerintahan masyarakat Muna pada masa kerajaan tersusun secara hierarki dengan pembagian peran yang jelas di setiap tingkat kepemimpinan. Struktur tersebut menunjukkan adanya tatanan pemerintahan yang teratur dan berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan politik, sosial, dan adat masyarakat.

Dalam praktiknya, sistem pemerintahan ini juga mencerminkan konsep trias politica, di mana kekuasaan pemerintahan dijalankan melalui pembagian fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling melengkapi. Pembagian fungsi ini tampak pada peran raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Bhonto Balano sebagai pelaksana pemerintahan dan pengatur kebijakan, serta lembaga adat yang berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Struktur pemerintahan tertinggi dimulai dari raja (Sugi/Sangia/Omputo) yang berperan sebagai pemimpin utama atau kepala negara dengan kekuasaan politik sekaligus spiritual. Jabatan ini diwariskan secara turun-temurun kepada golongan Kaomu, yaitu kelompok bangsawan tertinggi yang memiliki hak istimewa untuk memimpin kerajaan.

Di bawahnya terdapat pejabat penting seperti Bhonto Balano, yang dijabat oleh golongan Walaka dan berperan sebagai penyelenggara pemerintahan serta penasihat utama raja. Selain itu, terdapat Ghoera yang membawahi wilayah-wilayah besar seperti Tongkuno, Lawa, Kabawo, dan Katobu yang juga memiliki peran sebagai perwakilan pemerintah pusat.

Susunan ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan wilayah, sekaligus menegaskan bahwa sistem pemerintahan Muna sejak awal telah mengakomodasi prinsip keterwakilan, keseimbangan, dan keteraturan sosial.